Keputusan presiden no 80 tahun 2003 pdf

Matriks Perbedaan Antara Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama), dan Perpres No. 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua) PERPRES 54/2010 DAN NO TOPIK KEPPRES 80/2003 PERPRES 70/2012 PERPRES 35/2011 I. KETENTUAN UMUM 1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 61 tahun 2004 ...

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 61 tahun 2004 ...

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa penyelesaian pekerjaan yang menjadi tugas pemerintah berkaitan dengan pengakhiran tugas dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tanggal 9 ... Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri KOMINFO 428 Pedoman Menteri KOMINFO 11 Regulation of Minister Keputusan Menteri KOMINFO 14 Instruksi Menteri Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tanggal 9 November 2015. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 … KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 4 TAHUN 2003 TANGGAL : 21 JANUARI 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA No. Jabatan Fungsional Besar Tunjangan 1 2 3 1 Widyaiswara Utama Rp 500.000,00 2 Widyaiswara Utama Madya Rp 450.000,00 3 Widyaiswara Utama Muda Rp 400.000,00 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI … 2. Undang -undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai 6. Undang -undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong. Memperhatikan : 1. Pokok -pokok Pikiran Sekretariat Lembaga

Jul 14, 2013 · LAMPIRAN PERPRES NO 6 TAHUN 2011.pdf ( 11 download) PERPRES NO. 8 TAHUN 2006 (Rabu, 09 Maret 2011) TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH peraturan_presiden_8_2006.pdf ( 10 download) PERPRES NO. 3 TAHUN 2011 (Selasa, 22 Februari 2011) PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 153 TAHUN … 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan dan Jasa Pemerintah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Keputusan Presiden Republik Indonesia No 61 tahun 2004 ... Keputusan Presiden Republik Indonesia No 61 tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, yang ditetapkan tanggal 5 Agustus 2004. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 32 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, yang ditetapkan tanggal 20 April …

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH Menimbang: a. bahwa agar pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah dapat dilaksanakan salinan Permendikbud Nomor 80 tahun 2013 ttg PMU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang salinan Permendikbud Nomor 80 tahun 2013 ttg PMU Author: Heru Prasetyo kepres 16 1994 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. BAB I PEDOMAN POKOK Bagian Pertama Ketentuan Umum Pasal 1 (1) Tahun anggaran berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 …

Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Gedung Ditjen SDA Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 021-7231083, 021-7252487 021-7231083 [email protected]

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I 14.Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun Keputusan Presiden - Dewan Sumber Daya Air Nasional Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Gedung Ditjen SDA Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 021-7231083, 021-7252487 021-7231083 [email protected] PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN … 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan


Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Ditetapkan 3 November 2003 Berlaku 3 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK. INDONESIA. NOMOR : 80 TAHUN 2003. TANGGAL : 3 NOPEMBER 2003. BAB I. PERSIAPAN PENGADAAN